MSS NEWS – Arisandi Kurniawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, menggugat Presiden Joko Widodo (tergugat I). Beliau meminta presiden Joko Widodo untuk membayar uang ganti rugi Rp 156 miliar. KPU RI juga disebutkan dalam pengaduan (tergugat II).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Arisandi mengajukan gugatan tersebut pada Selasa, 6 Desember 2022. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 739/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Klasifikasi perkara adalah gugatan perwakilan kelompok (class action). Sidang perdana akan berlangsung di ruang sidang Soebekti 2 pada Kamis, 22 Desember 2022.
Adapun komposisi majelis hakim yang akan mengadili perkara ini belum dapat ditampilkan.
Arisandi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh permohonan dalam petitumnya. Dia ingin ditetapkan bahwa para terdakwa telah melanggar hukum.
“Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar uang kompensasi kepada penggugat dan seluruh mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pemilu 2014 yang nilainya Rp156.552.800.000 yang cara penyerahannya diatur sesuai mekanisme pemberian uang tali asih atau uang pensiun atau uang purnabakti,” kata Arisandi dalam permohonannya.
Ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa anggota KPU dan Bawaslu yang masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota KPU beserta Perangkat Penyelenggara Pemilu serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu, kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan uang kompensasi penghargaan pada akhir masa jabatannya.
Arisandi belum menerima uang kompensasi atau uang pensiun sejak berhenti menjadi anggota KPU. Atas dasar itu ia mengajukan gugatan.
