MSS News – Upah minimum provinsi (UMP) 2023 sudah ditetapkan naik sebesar 10%. Hal ini bahkan telah diumumkan oleh masing-masing kepala daerah sesuai wilayahnya.
Keputusan itu tentu disambut baik oleh para pekerja dan diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat. Tapi bukan hanya kabar baik, hal ini juga bisa berdampak negatif bagi Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha menaikan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan terkait dengan kenaikan UMP 2023. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Tanah Air masih belum pulih dari pandemi Covid-19. Hal ini ditambah adanya ketidakpastian ekonomi global yang menekan laju ekonomi nasional.
“Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja merupakan dua indikator yang dipandang dapat mewakili dua unsur baik pekerja maupun buruh dan pengusaha,” tuturnya.
Rasa cemas ini cukup berdasar, pasalnya jika UMP di atas 10%, akan menimbulkan wage-price spiral effect atau efek spiral dari kenaikan upah terhadap harga.
Melansir laman resmi IMF, wage-price spiral merupakan istilah ekonomi yang menggambarkan fenomena kenaikan harga sebagai akibat dari kenaikan upah. Sehingga adanya kenaikan upah, memicu kenaikan inflasi yang lebih tinggi lagi.
Misalnya, ketika para pekerja menerima kenaikan upah mereka, maka daya beli juga akan meningkat. Permintaan jasa dan barang akan melonjak namun tidak sejalan dengan biaya produksi bagi para pengusaha.
Akibatnya, para pengusaha akan kembali menaikan harga produk mereka.
Jika inflasi naik lagi di Indonesia, ada risiko suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga ikut naik.
Penduduk Indonesia akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga acuan bank sentral dalam berbagai hal, mulai dari biaya pinjaman bisnis yang lebih tinggi hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih lambat.
Berikut rangkuman UMP yang naik disejumlah provinsi di Indonesia :
